Pengembangan Peer to Peer Investment Berbasis Syariah untuk Penerapan Bagi Hasil-Rugi yang Ideal

0
1311
Sumber: http://shariyah.com/

Oke, kali ini saya akan menggunakan blog Ekonom Gila untuk lomba blog. Sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kali ini saya akan menuliskan sedikit ide yang kebetulan pas dengan tema lomba ini. Yaitu tentang penerapan P2P di sistem ekonomi syariah.

Penerapan produk-produk berbasis syariah – seperti sistem mudharabbah atau bagi hasil/rugi – selama ini masih belum dapat berjalan dengan ideal. Hal yang menjadi kendala besar bagi penerapan sistem usaha ini biasanya masih seputar hal-hal teknis, khususnya bagi segmen pengusaha mikro. Semangat ekonomi syariah yang berdasarkan pada penguatan ekonomi umat secara gotong-royong, pada akhirnya terkendala aspek-aspek teknis sehingga produk-produk finasial syariah kembali lagi menjadi konsumen kalangan menengah ke atas. Salah satu contoh kasusnya adalah penerapan mudharabah, yang mengenal sistem bagi hasil sekaligus bagi rugi, membuat enggan pemilik modal untuk dapat menanamkan uangnya dalam kerangka syariah di sektor mikro. Tulisan ini memberikan beberapa alternatif solusi untuk pengembangan produk keuangan syariah di level mikro dengan menerapkan beberapa strategi 1) penerapan model Peer to Peer Investment berbasis online crowd-funding, 2) Integrasi asuransi/tafakul untuk lindung modal usaha, dan 3) Pengambangan fitur-fitur yang mendorongan penerapan ekonomi syariah secara holistik.

Masalah Teknis Produk Keuangan Berbasis Syariah

Ide tentang tulisan ini pada dasarnya merupakan gabungan pengalaman dari beberapa kejadian dan pengalaman penulis. Pertama saat aktif menjadi salah satu penggiat pers mahasiswa kampus di sekitar tahun 2007, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, penulis pernah berkesempatan untuk melakukan survei kecil untuk bahan liputan majalah tahunan ke pasar tradisional. Survey ini dikerjakan untuk melakukan pengamatan tentang geliat microfinance di Yogyakarta. Melalui aktifitas ini penulis mengetahui betapa masih tradisionalnya penerapan sistem keuangan yang digunakan oleh pedagang-pedagang di pasar. Lebih-lebih, banyak di antara mereka yang “terjebak” penggunaan jasa pinjaman bank plecit – para pemberi pinjaman uang informal yang memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang biasanya sangat tinggi.

Kedua, pada tahun 2008, penulis juga berkesempatan untuk berkenalan dengan para penggiat Ekonomi Syariah di Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam melalui acara lomba karya tulis tahunan yang saban tahun mereka selenggarakan. Saat itu tentu saja ide-ide yang dibahas soal Ekonomi Islam dan produk-produk syariah. Misalnya penerapan mudharabbah alias bagi hasil-rugi. Produk syariah ini pada dasarnya memiliki konsep yang ideal. Namun demikian, dengan sistem yang seideal itu, produk mudharabah seringkali tidak pernah terwujud karena kendala teknis. Khususnya bagi para pelau mikro.

Dari pengalaman yang penulis lihat di lapangan, akan sangat sulit sekali mengidentifikasi nilai laba yang sesuai dengan standard pelaporan keuangan. Apa saja yang menjadi biaya, apa saja yang menjadi aset, berapa cost of goods sold, adalah sesuatu yang terlihat mudah dalam penerapan laporan keuangan di perusahaan menengah ke atas, akan tapi merupakan “alien” bagi pengusaha mikro.

Mencari Titik Scalable Bagi Lembaga Pemberi Pinjaman

Masalahnya adalah, bukannya tidak ada pedagang mikro yang tidak bisa mengelola laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan – sehingga memermudah dalam penghitungan bagi hasil – akan tetapi, jumlahnya dalam sebuah skala industri jasa keuangan tidak scalable dalam sebuah wilayah tertentu. Artinya, biaya-biaya untuk mengelola “segelintir” pelaku mikro yang melek laporan keuangan jumlahnya belum bisa menguntungkan bagi pengelola keuangan syariah yang biasanya dikelola secara regional bahkan amat lokal. Misalnya seperti koperasi simpan-pinjam syariah, yang biasanya kantor-kantornya berdekatan dengan pasar tradisional. Kembali ke masalah awal, bahkan lembaga kecil seperti ini pun kesulitan untuk mengimplementasikan sistem mudharabah, karena bagi pedagang tradisional sistem tersebut akan terkesan ribet atau tidak praktis.

Di sisi lain, terdapat bank-bank syariah besar yang tentu saja telah memiliki cakupan usaha yang luas sehingga membuat bisnis keuangan mereka sudah scalable, namun demikian permasalahan utama lembaga keuanan syariah seperti itu adalah kurang mampu menjangkau pedagang-pedagang atau pengusaha level mikro. Bank-bank besar akan lebih menyukai bekerja sama dengan pedagang besar karena alasan profit dan skala bisnis yang lebih efisien. Hal ini menyebabkan lagi-lagi pelaku mikro masih menjadi pihak yang kesulitan untuk mendapatkan akses modal untuk pengembangan usahanya.

Penerapan Model Peer-to-Peer (P2P) Investment bagi Produk Keuangan Syariah

Di tengah era revolusi industri digital, inovasi produk keuangan yang muncul semakin beragam. Belakangan yang berkembang adalah penerapan Peer-to-Peer (P2P) Investment. Berbeda dengan fungsi bank sebagai lembagai intermediasi, konsep P2P lebih menekankan kepada platform yang menemukan antara pemodal dan pengusaha secara langsung. Nasabah atau penambung yang dikenal di dunia perbankan seolah berganti menjadi pihak investor yang bisa memilih langsung kepada siapa dananya dialirkan dan bahkan dengan dana yang dapat seminimal mungkin (bedakan dengan jual beli saham yang memiliki batas minimal pembelian saham). Karena dana yang dikumpulkan bersumber dari banyak pihak (crowd-funding) membuat dana yang terkumpul dapat mencukupi bagi pengusaha mikro untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

Menariknya, bagi pengusaha yang sudah bisa menggunakan platform, ini tentu saja dapat diasumsikan bahwa mereka telah memiliki pengetahuan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik dan mampu membuat laporan keuangan yang lebih benar. Ini menjadi modal awal yang penting bagi penerapan sistem ideal mudharabah: adanya laporan keuangan yang benar di pengusaha level mikro.

Dengan penggunaan sebuah platform P2P secara online membuat batasan antara pengelola jasa, pemodal dan pengusaha mikro sudah tidak ada lagi. Constrain fisik dan tempat sudah dapat diatasi dengan platform online yang baik. Pengusaha bisa saja bukan pedagang di pasar tradisional yang ada di dekat pengelola jasa keuangan syariah. Pengelola jasa, seperti koperasi simpan-pinjam, bukan lagi bersifat spesifik pada satu pasar tapi terkoneksi melalui jaringan yang luas. Hal ini membuat skala kegiatan jasa dapat feasible untuk dijalankan secara bisnis.

Memulai dari Mana?

Pertama, harus terdapat sebuah start-up (yang dapat berupa inisiasi pemerintah, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau pihak swasta) yang menyediakan platform P2P bagi usaha mikro dan pemodal dengan menggunakan asas syariah sebagai tema utamanya. Tidak ada yang spesial dari platform ini jika dibandingkan dengan platform crowd-funding pada umumnya secara teknologi. Hal yang membedakan adalah fitur-fitur di dalamnya sudah memuat aspek-aspek pengetahuan dan fungsi dasar pelaporan keuangan syariah bagi sisi user pengusaha mikro.

Kedua, menggandeng para pelaku jasa keuangan syariah level regional/desa/kampung/pasar untuk menjadi supervisor atas para pengusaha mikro. Ya, artinya ini adalah sebuah kegiatan yang pada akhirnya mampu menghimpun para penggiat syariah lokal menjadi sebuah gerakan yang terintegrasi dalam level nasional (bahkan mungkin internasional). Bagaimana dengan dana para lembaga lokal yang sudah terkumpul selama ini? Dana tersebut dapat dikembalikan ke pemiliki perorangan atau bisa juga disalurkan kepada para pengusaha mikro syariah yang sudah terdaftar diplatform P2P. Ingat! bahwa dengan adanya platform P2P ini maka usaha yang dapat disalurkan bukan hanya kepada pengusaha di mana lembaga lokal ini berada (pasar tradisional terdekat misalnya), akan tetapi dapat disalurkan ke pengusaha mikro di tempat lain. Secara ekonomi, ini akan meningkatkan nilai guna uang.

Ketiga, tentu saja, hal yang mesti tidak dilupakan adalah aspek bagi hasil/rugi yang sudah inheren dalam sistem syariah.  Lalu bagaimana cara agar investor berkenan untuk menanamkan modalnya dengan sistem bagi hasil namun dapat tetap merasa aman jika yang terjadi adalah loss? Salah satu solusinya adalah penerapan terintegrasi asuransi syariah atau tafakul yang wajib diaplikasikan kepada para pengusaha mikro yang terdaftar dalam platform P2P. Ketika pengusaha mikro yang terdaftar berjumlah banyak dan terintegrasi secara nasional, secara teori risk kegagalan yang akan ditanggung secara bersama akan memperkecil beban risiko per user. Oleh karena itu, model bisnis tafakul akan feasible bagi pengelola sekaligus memberikan rasa aman bagi investor. Klaim dapat digunakan untuk meng-cover loss usaha, sehingga sifatnya yang variable akan memberikan aspek keadilan yang lebih baik.

Keempat, apa yang membuat fitur ini berbeda adalah konsepnya yang harus secara holistik menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah aspek syariah-minded-nya. Seperti kemudahan dalam melakukan kalkulasi zakat, memberikan fitur pembayaran zakat, sekaligus memberikan channel lembaga zakat terpercaya untuk dapat mengelola keuangan tersebut. Ingat bahwa motiviasi dasar bagi investor ataupun pengusaha dalam berkegiatan dalam payung ekonomi syariah bukan semata bisnis belaka, ada aspek-aspek religius yang harus diakomodasi sehingga meningkatkan keguanaan P2P ini bagi umat.

Tantangan Ke Depan

Pemerintah, dalam hal ini OJK, perlu merumuskan aturan main yang jelas bagi sistem pengimpunan dana masyarakat melalui P2P, khususnya yang bersifat syariah.  Mulai dari aspek prudential hingga integrasi dengan sistem perpajakan nasional. Salah satu isunya misalnya, apakah pengusaha yang sudah membayar zakat dalam platform ini diwajibkan membayar pajak penghasilan? Bagaimana integrasi produksi asuransi syariah (tafakul), apakah diperkenankan? Bagaimana jika pengusaha mengalamai loss?

Banyak hal yang perlu dikembangkan agar produk finansial berbasis P2P ini dapat dijalankan dengan sempurna. Namun demikian, corak semangat gotong-royong yang secara “kebetulan” ada di dalam business process platform P2P, ditambah semakin luasnya pengguna internet di Indonesia, merupakan modal utama bagi sistem syariah di Indonesia berkembang lebih jauh lagi.

Update:

Blog ini berhasil menjadi juara 1 pada Lomba Blog OJK Syariah ini! Yeaaaa!

Pemenang Lomba Blog Detik

SHARE
Previous articleMasihkah Dunia Membutuhkan Profesi Ekonom? (Part 1)
Next articlePSAK dan Wanita
I am an avid reader of economics book, especially about history and philosophy of economics. I do love economics. I am active in many organizations and enjoy social interactions with different kind of people. I play football and have big interest about social media topics