Ekonomi, Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi

0
280
Sumber: http://genesisnanotech.com/

Informasi dan Ilmu Ekonomi

Bagi siapa saja yang mengaku sebagai pencari ilmu tentang ekonomika pasti akan bersepakat bahwa sesuatu yang selalu sangat “menganggu” mereka tidak lain dan tidak bukan adalah perbicangan soal informasi. Ya, sejak lama informasi menjadi isu sentral bagi ilmu ekonomi. Bahkan, saya berpikir bahwa perdebatan-perdebatan antara mazhab-mazhab ilmu ekonomika pun berakar dari permasalahan soal informasi ini.

Pada suatu sesi kuliah Pengantar Ekonomi, dosen saya, Faried Wijaya Mansoer, pernah melontarkan pertanyaan pada mahasiswanya, “Menurut kalian, manusia yang paling hebat di alam semesta ini adalah manusia yang seperti apa?”

Saya mengangkat tangan dan menjawab dengan lugu (karena baru semester 1), “Manusia yang terus belajar?” (ya, lugu sekali bukan?)

“Bukan”, Kata beliau santai.

Mahasiswa yang lain bergumam dengan jawaban-jawaban lugu lainya: manusia yang memiliki banyak uang, banyak modal, kekuasaan, kekuatan super power dan lain sebagainya. Namun semua jawaban tidak banyak memuaskan beliau. Beberapa waktu kemudian, setelah mahasiswa menyerah atas pertanyaan beliau, dia dengan santai menjawab pertanyaannya sendiri, “Manusia itu adalah manusia yang mempunyai semua informasi di dunia, jika ada maka dia adalah manusia yang paling hebat”.

Sebagai mahasiswa ilmu ekonomi di tahun pertama, saya belum banyak menyadari betapa pentingnya prinsip ini untuk menjawab banyak permasalahan manusia di muka bumi. Kelas yang saya lalui itu berlangsung pada tahun 2005, tahun di mana Facebook belum masuk ke Indonesia, Yahoo masih sedikit lebih berjaya dibandingkan dengan Google dan Friendster masih menjadi jejaring sosial yang nge-trend di Indonesia. Tahun-tahun di mana informasi menjadi sesuatu yang relatif “biasa-biasa” saja bagi perbincangan sosial di masyarakat. Saat ini informasi menjadi sebuah bisnis yang melegenda. Tapi jangan salah, bagi ilmu ekonomi, informasi adalah hampir segala-galanya sejak berabad-abad silam. 

Perdebatan Mazhab Keynesian vs Neo-Klasik

Mengapa ilmu ekonomi sangat memiliki perhatian lebih bagi segala sesuatu yang terkait tentang informasi? Faktor informasi ini, bisa jadi adalah yang menjadi sumber utama perdebatan yang panjang soal bagaimana pemerintah harus bertindak terhadap sebuah fenomena-fenomena ekonomi. Perdebatan antara kamu klasik/neo-klasik dan keynesian tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, ketersedian data dan informasi sudah barang tentu turut memberi andil bagi pelaku ekonomi manapun (individu, perusahaan dan pemerintah) untuk dapat mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Masalahnya, apakah memang informasi yang ada sudah cukup bagi mereka?

Bagi Mazhab Keynesian, Pemerintah haruslah mengambil peran dalam berbagai kegiatan perekonomian, khususnya dalam masa-masa situasi ekonomi yang tidak baik. Lawannya, para ekonom neo-klasik, percaya bahwa justru adanya kehadiran Pemerintah dalam perekonomian akan menganggu keseimbangan pelaku-pelaku ekonomi yang berujung pada ketidakefisienan dan tidak optimalnya perekonomian. Pemerintah mendatangkan disharmoni bagi perekonomian. Terlepas dari hal itu, setidaknya, bagi masing-masing pendukung mazhab-mazhab ekonomi, mereka memiliki pembuktian dan contoh sukses pendekatan mereka masing-masing.

Keynes berjaya pada era The Great Depression di tahun 1930-an dengan memberikan ramuan-ramuan mujarab bagi penyakit ekonomi di kala itu. Bagi Keynes, pendekatan-pendekatan dan asumsi-asumsi kaum klasik/neo-klasik sudah tidak relevan dengan perekonomian saat itu. Asumsi-asumsi itu antara lain bahwa produksi dan konsumsi akan mencapai titik keseimbangan di pasar, bahwa informasi sudah cukup terbuka sehingga mekanisme pasar akan menyelesaikan masalah pererkomian dan bahwa manusia akan bersikap rasional dalam menentukan pilihan-pilihan aktivitas perekonomiannya, semua itu, bagi Keynes tidak pernah benar-benar berjalan. Dunia penuh ketidakpastian, pasar tidak sempurna, manusia seringkali tidak rasional, mungkin menjadi beberapa premis dasar mengapa bagi Keynesian, Pemerintah harus mengambil peran dalam memulihkan perekonomian.

Namun demikian, solusi ala Keynesian ini tidak serta-merta bertahan lama karena pada beberapa dekade setelah era the Great Depression. Kira-kira di akhir tahun 1970-an ketika krisis Amerika Latin melanda, pendekatan Keynesian ini nampaknya tidak lagi ampuh mengatasi masalah-masalah perekonomian. Hal ini seperti mengembalikan prediksi para kamu neo-klasik bahwa, bukan hanyak individu saja yang gagal atau tidak rasional, namun demikin pula dengan Pemerintah. Belakangan, pengaruh kelompok neo-klasik yang lebih morderat, seperti Joseph Stiglitz, George Arkelof dan Michael Spence menyodorkan jalan tengah dengan mengangkat tema information economics sebagai satu diskursus dalam ekonomi yang secara dramatis menempatkan peran informasi bagi ilmu ekonomi dan teori-teori yang ada di dalamnya.

Memasuki Era Baru

picture1Perkembangan teknologi informasi bukan lagi menyangkut pada penerapan dan industrialisasi teknologi personal komputer pada pada level individu, namun demikian teknologi informasi saat ini sudah masuk dan merambah pada sendi-sendi kehidupan lain peradaban manusia. Sebuah era yang sering disebut-sebut dengan Revolusi Industri ke-4. World Economic Forum menjelaskan bahwa, Revolusi Industri ke-4 saat ini ditandai dengan penerapan teknologi yang semakin terdifusi  dengan tidak ada batasan yang jelas antara aspek fisik, digital dan biologi. Artinya sebuah kesatuan penerapan teknologi dari berbagai bidang, termasuk salah satunya teknologi informasi itu sendiri. Apa yang benar-benar berbeda sekarang? Jika pada revolusi industri sebelumnya, teknologi komputer memainkan perananan penting dalam aspek kehidupan manusia dengan ditandai berkembang pesatnya bidang insititusi finansial dan perbankan di beberapa penjuru dunia, maka saat ini teknologi informasi merambah jauh ke aspek yang lebih dalam dalam kehidupan umat manusia.

Jika dahulu teknologi komputer hanya dapat menerima input data yang bersifat mudah dibaca, mudah diinput dan sistematis, misalnya data keuangan yang sudah tercetak rapi di atas kertas dan angka-angka yang relatif mudah dikenali oleh komputer, maka saat ini alat “sensor” dari sistem informasi ini sudah jauh lebih canggih dengan menyedot informasi-informasi yang lebih acak dan dalam konteks yang beragam. Jika dahulu, dampak komputer “hanya sekedar” memudahkan pencatatan transaksi keuangan, memudahkan pelaporan keuangan, dan memudahkan urusan-urusan administrasi lainnya, saat ini teknologi komputer dan big data mampu menyuguhkan informasi bagi para pengambil kebijakan (atau pelaku ekonomi) dengan kecepatan data real-time yang merupakan bauran informasi dari berbagai dimensi yang beragam.

Mari kita ambil contoh nyata. Di Indonesia kita lihat bahwa pasar barang dan jasa ojek yang semula ada di gang-gang dan sudut-sudut perempatan jalan, saat ini berubah menjadi dapat hadir  di genggaman tangan. Sesuatu yang beberapa dekade sebelumnya hanya mungkin bisa dilakukan untuk melakukan transaksi surat berharga (karena kemudahan dari karakter surat berharga itu sendiri yang dapat terdigitalisasi). Mobile phone dan internet menjadi kunci dan prasyarat bagaimana transaksi ini dapat berlangsung. Jika digambarkan dengan cara yang sederhana, mobilephone (yang sekarang lebih dikenal dengan smartphone) adalah ujung “sensor penyedot” data dan internet adalah kabel datanya (tentu saja ini adalah analogi yang sangat menyederhanakan). Hasilnya? Kemudahan, efisiensi, produktifitas, dan transakasi yang lebih fair karena informasi yang terbuka bagi semua pihak. Informasi data yang dihasilkan pun bukan lagi hanya berupa siapa sedang membutuhkan jasa layanan ojek dimana, tapi bisa berkembang jauh menjadi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Masih banyak bauran teknologi yang ada seperti bidang agriculture dan aquaculture, kesehatan, ekonomi, dan bahkan prilaku manusia.

Pentingnya Teknologi Informasi bagi Kebijakan Pemerintah

Sejatinya, kemudahan teknologi informasi di era sekarang bukan hanya dapat dinikmati pelaku swasta dengan muncul e-commerce, marketplace online, crowdfunding namun lebih jauh dapat pula disinergikan dengan kepentingan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Kita tahu bahwa Pemerintah sendiri memiliki kelemahan dalam penerapan kebijakan-kebijakan dikarenakan, pada beberapa kasus, pemerintah sendiri tidak tahu apa yang terbaik untuk dijalankan bagi rakyatnya. Apakah subsidi BBM baik? Jika memang baik, diberikan kepada siapa? Seberapa banyak? Lalu bagaimana caranya? Data yang tidak lengkap, informasi yang ambigu, lambatnya ketersediaan informasi menjadi penyebab beberapa sumber masalah gagalnya sebuah kebijakan pemerintah.

Cara-cara inovatif pemerintah untuk mengetahui apakah kebijakan dapat berhasil atau tidak, sesungguhnya sudah dapat terbantu dengan kehadiran semua teknologi informasi yang ada saat ini. Bagi ilmu ekonomi misalnya, bagaimana cara mengetahui secara cepat ketersediaan lapangan pekerjaan di pasar tenaga kerja saat ini? Mungkin cara klasik adalah seperti ini: buka database kementerian tenaga kerja, dinas-dinas terkait, menunggu survey BPS lalu gabungkan. Hal ini bisa jadi memakan waktu yang lama dan baru dapat digunakan oleh pengambil kebijakan beberapa minggu kemudian. Mari gunakan cara kekinian: gunakan database permintaan tenaga kerja di platform online tenaga kerja, crowdsourcing tenaga kerja, dan lain sebagainya, gabungkan, baca dan hilangkan double data, modelling, prediksikan dalam algoritma dan selesai dalam hitungan, mungkin, hanya beberapa jam. Lalu konfirmasi dengan database konvesional yang sudah ada sebelumnya. Apakah teknologi itu sudah ada? Ada. Apakah SDM Indonesia sudah bisa melakukannya? Tentu saja sudah. Hal ini dapat juga diaplikasikan ke dalam beberapa aspek lain yang terkait dengan kebijakan pemerintah seperti pengendalian harga bahan pokok, monitoring inflasi, dan pencegahan potensi krisis ekonomi melalui pemantauan sentimen pasar.

Sedikit mengingat cerita yang pernah disampaikan Prof. Boediono, Wakil Presiden Indonesia 2009-2014, tentang ketersediaan informasi dan bagaimana besarnya dampak cepat tidaknya ketersediaan informasi bagi pengambilan sebuah kebijakan. Beliau mengungkapkan bahwa, seringkali data yang ada dalam genggaman pengambil kebijakan tidak sama dengan data di lapangan. Hal ini sangat krusial bagi pengambil kebijakan, khususnya dalam contoh kasus beliau sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Tahun 2008 ketika Indonesia tengah menghadai krisis finansial global saat itu. Hal ini terekam dengan baik dalam program Mata Najwa pada tahun 2014 silam.

Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Apakah mereka siap? Penulis pernah merancang dan melakukan sebuah survey di bawah kerjasama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa (BNP2TKI) untuk melihat seberapa besar potensi investasi TKI Indonesia. Survey yang dilakukan sangat bergantung melalui survey online yang disebarkan ke grup-grup chat dan sosial media TKI. Kekhawatiran bahwa TKI Indonesia masih belum dapat menerima penggunaan survey online, dikarenakan rata-rata berpendidikan rendah, ternyata tidak terjadi. Survey berlangsung  dengan efektif dan cepat di mana hasilnya dapat digunakan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan sebuah kebijakan baru terhadap TKI. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sesungguhnya sudah sangat siap untuk menjadi bagian dalam penerapan teknologi informasi bagi kemudahan dan efektiftas kebijakan Pemerintah.

Sumber: Survey Potensi Investasi TKI 2016. BNP2TKI
Sumber: Survey Potensi Investasi TKI 2016. BNP2TKI

Apa yang penulis rasakan dari kegiatan survey ini adalah bagaimana besarnya potensi penerapan teknologi informasi saat ini bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya ke depannya. Informasi menjadi kunci bagi Pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang efektif.

Apa yang Harus Dilakukan ke Depan?

Hal pertama yang menjadi PR besar pemerintah adalah infrastruktur informasi. Hal ini menyangkut setidaknya tiga aspek: 1) infrastruktur fisik, 2) infrastruktur digital dan 3) infrastruktur kelembagaan. Ketiga aspek ini setidaknya dapat menjamin Pemerintah untuk dapat memanfaatkan tren perkembangan era digital informasi pada Revolusi Industri ke-4 ini.

Infrastruktur fisik adalah hal-hal yang menyangkut tentang segala sesuatu yang memudahakan akses informasi dapat berjalan dengan cepat, misalnya internet. Penyediaan fiber optic dan BTS Tower di seluruh penjuru tanah air adalah syarat mutlak. Selain itu, pemerintah juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan penyedian-penyediaan infrastruktur semacam ini. Google dengan Google Loon misalnya, mencoba memecahkan masalah ketersediaan dan akses internet bagi wilayah-wilayah remote. Pemerintah seharunya mampu mencari jalan kreatif serupa dalam rangka penyediaan infrastruktur fisik tersebut.

Infrastruktur digital adalah mencakup aspek soft dalam penerapan kebijakan pemerintah dalam mendayagunakan teknologi informasi. Hal yang paling krusial misalnya adalah integrasi e-KTP ke dalam wahana Single Identity Number (SIN). Mudahnya bagaimana ke depannya e-KTP juga dapat berfungsi sebagai Surat Izin Mengemudi, hingga NPWP. Selain itu, perlu dibuatnya digital account kependudukan yang terintegrasi. Mari bayangkan jika akun e-Fin perpajakan sudah dapat digabungkan dengan acount kependudukan dan imigrasi. Lalu bayangkan jika akun ini dapat digunakan masyarakat melalui mobilphone dengan jaringan internet yang sudah merata di mana-mana. Berikan masyarakat kemudahan melalui aplikasi ini, misalnya pengurusan perizinan usaha, pengurusan perpindahan alamat, pengurusan perpanjangan KTP dan lain sebagainya. Untuk warga-warga dengan status khusus, seperti TKI misalnya, ada ruang-ruang tambahan yang dapat memberikan mereka akses informasi khusus terkakit TKI dan sekaligus fitur-fitur yang menjamin program perlindungan dari pemerintah dapat efektif. Semuanya hadir dalam satu aplikasi terintegrasi. Imbalannya bagi pemerintah sangat jelas: memeroleh data kependudukan, sosial dan ekonomi dengan lebih cepat atau bahkan realtime. Lebih lanjut, berbagai kebijakan dapat memanfaatkan teknologi ini seperti tingkat pendapatan masyarakat, skema penyaluran dana subsidi, voucher subsidi beras, penentuan tarif pajak yang adil dan lain sebagainya. Lalu akan lebih baik lagi jika platform semacam ini dapat terintegrasi dengan aplikasi SmartCity yang sudah seperti Qlue, di samping aplikasi-aplikasi dari pihak private yang sama-sama dapat membangun sebuah database kependudukan dan ekonomi yang lebih lengkap, cepat dan akurat. Betapa pemerintah dan masyarakat akan sama-sama menerima manfaat dari hal ini.

Terakhir, tentu saja aspek infrastruktur kelembagaan. Maksudnya di sini adalah adanya aturan main yang jelas dari pemerintah untuk menjamin penggunaan teknologi informasi berjalan sesuai dengan tujuan. Aspek yang dibahas dapat menyangkut kebijakan tentang kemanaan data pengguna, sanksi-sanksi hukum penyalahgunaan, hingga aturan-aturan yang membuat para penyelenggara pemerintah dan masyarakat “dipaksa” untuk menggunakan sistem yang ada dengan tujuan optimalisasi penggunaan dapat terwujud. Seringkali yang terjadi adalah banyak sistem informasi yang sebanarnya sudah dibangun dalam lingkungan pemerintah, namun karena kurangnya willingness dari pemangku kebijakan untuk menggunakannya, maka biasanya yang terjadi adalah penyia-nyiaan sistem yang sudah diinvetasikan pemerintah tersebut. Aturan yang jelas dan tegas akan mencegah hal-hal seperti ini dapat terjadi lagi.

Tentunya, jalan memang masih panjang untuk menggapai idealita ini. Namun demikian, jika kita selalu beralasan bahwa “butuh waktu lama” bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan, maka negara ini bisa jadi akan sangat-sangat tertinggal jauh dalam beberapa dekade ke depan. Kita tidak lagi hidup di dalam sebuah era dengan kecepatan perkembangan yang hanya sekedar dua atau tiga kali lipat lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, namun kecepatan perkembangan teknologi informasi saat ini jauh di atas itu semua, yang mana sejarah tidak pernah mencatat sebelumnya.

Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba blogging bertema
Membangun Indonesia melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi #KitaIndonesia. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia serta menyambut Hari Blogger Nasional dan Hari Sumpah Pemuda,
PT. XL Axiata Tbk. bekerjasama dengan Rumah Blogger Indonesia.