Mengapa APBN Penting dan Mengapa Kita Harus Tahu?

0
2449
http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017

Ya, kali ini di blog Ekonom Gila akan menulis topik terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Akhir-akhir ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, gencar mengkampanyekan gerakan Sadar APBN. Pertanyaan yang kerap muncul adalah, mengapa saya harus mengetahui APBN? Apa pentingnya APBN buat saya? Apakah APBN memang benar-benar penting buat kesejahteraan saya? Untuk menjelaskan tentang pentingnya APBN, saya selalu menyukai analogi cerita dari Laurence Seidman dalam buku teks yang ia tulis, Public Finance.

Sesungguhnya cerita asli dalam kutipan yang saya ambil ini sedikit banyak termuat istilah-istilah teknis dalam ilmu ekonomi (marginal cost, marginal benefit, optimal profit, dll). Walaupun sudah disederhanakan sama Bapak Laurence, tetap saja nampaknya masih cukup “rumit” bagi orang non-ekonomika. Namun demikian, agar memudahkan, penulis mencoba sebuah contoh yang lebih disederhanakan lagi (meskipun secara teknis akan sangat memiliki banyak kekurangan).

Alkisah ada tiga orang keluarga yang tinggal di sebuah pulau, keluarga Pak Adi, Pak Budi dan Pak Cakra (ya mungkin mereka adalah keluarga nelayan). Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dari keluarga ini, mereka membeli barang-barang dari pedagang yang secara rutin datang ke pulau itu. Apesnya, terkadang pulau itu diserang oleh perompak. Hal ini membuat beberapa barang dari ketiga keluarga ini ludes dicuri dan mereka harus menanggung kerugian akibat serangan perompak – perompak itu. Setiap bulan masing-masing dari mereka terkena sial, diserang oleh para perompak.

bajak-laut-dan-pulauDari gambar di atas terdapat contoh di mana Pak Adi saban bulan rata-rata mengalami kerugian Rp100, lalu Pak Budi Rp200 dan Pak Cakra Rp300. Semua itu akibat ulah sang perompak. Ini adalah hal yang mereka alami secara terus-menerus.

Muncul sebuah ide: bagaimana jika membangun dinding yang mengelilingi pulau? Pak Adi menghitung-menghitung, untuk membangun dinding mengelilingi pulau dibutuhkan biaya yang besar, yaitu sebesar Rp2.000 lalu ditambah perawatan sebesar Rp400 tiap bulan. Ok kerugian Pak Adi dari perompak mungkin jadi Rp0 (dari yang tadinya Rp100), tapi pada akhirnya dia harus mengeluarkan Rp2.000 untuk investasi tembok dan Rp400 per bulan untuk perawatannya. Jadi per bulan Pak Adi malah tekor Rp300 (Rp400-100).

Investasi membangun diding tembok itu tidak akan pernah untung. Belum lagi Pak Adi akan merasa dongkol karena usaha kerasnya membuat pagar tembok akan dinikmati cuma-cuma oleh para tetangganya. Akhirnya Pak Adi mengurungkan niatnya. Pak Adi pun berandai-andai, jika saja perawatan tembok ini hanya Rp50 perbulan, dalam 40 bulan (3 tahun 4 bulan) investasinya untuk menjaga diri dari perompak akan mulai terasa manfaatnya (hayo tahu kan itung-itungannya dari mana?)

biaya-investasiDi sisi lain, sebenarnya hal serupa juga akan dialami oleh Pak Budi dan Pak Cakra. Bagi mereka masing-masing, membangun dinding bukannya membawa keuntungan malah kerugian yang lebih besar. Meskipun kerugian dari perompakan bajak laut bisa Rp0, namun demikian biaya (cost) dari pembangunan dan perawatan dinding masih terlalu berat untuk ditanggung sendirian.

Bagaimana ekonomi menyelesaikan hal ini? Awalnya, jika keuntungan-kerugian (benefit-cost) dihitung secara individu, maka selamanya membangun dinding akan merugikan. Namun, jika kita gabungkan keuntungan bersama, maka membangun dinding jadi lebih menguntungkan. Nah, di sinilah kita harus ingat bahwa dinding besar tadi sejatinya memberikan benefit bagi semua yang ada di pulau itu, dan bukannya secara parsial atau individu. Ini yang kita kenal dengan barang publik/public goods. Mengambil skenario yang sama dari cerita sebelumnya mari kita lihat bagaimana jadinya akhir cerita ini.

manfaat-bersama

Jika dihitung secara bersama-sama, manfaat dari membangun pagar tembok ternyata lebih besar (Rp600) daripada ongkos bulanan merawat pagar tembok (Rp400). Besar surplus “sosial”-nya adalah sebesar Rp200 per bulan. Ini artinya, hanya dalam 10 bulan, investasi Rp2.000 untuk membangun tembok akan mencapai titik impasnya, dan setelahnya, 3 keluarga dalam pulau ini akan merasakan keuntungan dari hadirnya tembok ini. Tentu saja, tembok ini juga bisa terwujud jika ketiga keluarga ini duduk bareng bersama menentukan besaran iuran investasi dari masing-masing mereka dan berapa iuran per bulan yang mereka bisa berikan untuk perawatan per bulannya.

Di akhir cerita, ketiga keluarga itu menunjuk seorang anak muda dari salah satu anggota keluarga mereka (namanya Aulia Rachman) untuk dijadikan semacam bendahara pulau. Tugasnya: mengatur keuangan dalam hal pembangunan dan perawatan pagar tembok ini.

Lalu Apa Kaitannya dengan APBN?

Kisah 3 keluarga di pulau ini sejatinya menggambarkan secara sederhana tentang hubungan antara rakyat, pemerintah, pajak, APBN, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Tiga keluarga dalam cerita ini adalah rakyatnya, besaran anggaran pembangunan tembok adalah APBN-nya, temboknya adalah alokasi pengeluarannya, iuran membangun dan merawat tembok adalah pajaknya, dan bajak laut adalah isu-isu sosial yang harus pemerintah selesaikan (ohya dan tentu saja, Aulia Rachman adalah Menteri Keuangannya).

Sejatinya APBN digunakan hampir seluruhnya untuk kebutuhan-kebutuhan pemenuhan barang publik di sebuah negara. Oleh karena itu, APBN merupakan salah satu instrumen penting bagi kesejahteraaan masyarakat. Mungkin dalam praktik sehari-hari kita tidak pernah tahu manfaatnya, karena apa-apa yang disediakan Pemerintah melalui APBN seolah-olah sudah hadir dari sananya. Kita sebagai masyarkat juga harus turut aktif dalam mengawal pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, karena uang yang ada di tangan pemerintah sejatinya adalah uang kita bersama dan jika saja alokasinya salah, maka… Bajak Laut akan memangsa Indonesia!

Update:

Artikel ini berhasil menjadi Juara Pertama dalam Lomba Blog APBN 2017, Kementerian Keuangan. Alhamdulillah.

Daftar Juara Lomba Blog APBN 2017 dan Lomba Vlog: Jika Aku Menjadi Menteri Keuangan, Aku akan…, – Kementerian Keuangan Republik Indonesia