Mengenal BPK dan Melihatnya dalam Kacamata Ilmu Ekonomi

BPK Kawal Harta Negara

0
1686
BPK
Kantor Badan Pemeriksa Keuangan

Berbicara soal isu pengawasan keuangan pemerintah, selama ini kita sebagai masyarakat awam mungkin lebih mengenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita-berita tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK akan sekejap menjadi berita di headline media-media nasional dan akan menjadi trending topic di sosial media. Hal ini tidak lepas dari lekatnya topik pengawasan penggunaan uang dengan isu korupsi. Sebaliknya, mungkin banyak di antara masyarakat Indonesia yang belum mengenal banyak soal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau yang selama ini sering disebut BPK. Nah, dari namanya saja sekilas kita bisa ketahui bahwa fungsi lembaga ini ada hubungannya dengan hal-hal yang terkait dengan “memeriksa” dan “keuangan”, dua istilah yang juga tidak jauh-jauh dari topik pencegahan korupsi. Lalu, jika memang KPK dan BPK ini “mirip-mirip”, lalu apa sih yang membedakan keduanya?

BPK adalah salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki payung hukum langsung di Undang-Undang Dasar 1945. Ini artinya bahwa lembaga ini memiliki kekuatan payung hukum yang tinggi dan sejajar dengan beberapa elemen negara yang lain seperti Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, MPR, dan Bank Indonesia. Kekuatan hukum ini adalah sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di Indonesia, termasuk KPK sekalipun.

 Lembaga Negara UUD45Sumber: Gambaran Umum BPK

Apa konsekuensinya sebuah lembaga memiliki payung hukum UUD 1945? Ya, jawaban paling mudah adalah, lembaga BPK hampir tidak mungkin “dibubarkan”. Kalau mau BPK dibubarkan, itu berarti mengubah UUD45 yang berarti mengubah konstitusi negara yang bisa dikatakan: sedikit lagi membubarkan NKRI! Nah loh, jadi bisa dikatakan BPK ini harga mati dong?! Jawabnya iya. Para founding father negara ini sadar betul bahwa sebuah negara yang sehat harusnya memiliki unsur pengawasan dalam menjalankan roda Pemerintahan khususnya yang terkait dengan penggunaan uang rakyat. Tanpa itu, sebuah kekuasaan cepat atau lambat akan jatuh pada rezim yang korup. Karena itu tidak heran, para pendiri bangsa tidak segan-segan memasukkan lembaga ini dalam konstitusi negara kita.

Oleh karena itu, sejatinya seorang Ketua BPK adalah seorang pejabat yang “marwah” jabatannya bisa dikatakan setara dengan Presiden dan para pejabat tinggi lainnya seperti Gubernur BI, Hakim Agung bahkan ketua DPR/MPR. Ini artinya bahwa BPK adalah lembaga negara yang memiliki peran besar dalam roda pemerintah Indonesia. Namun demikian, sejarah dua orde kekuasaan yang sudah-sudah (orde lama dan order ‘baru’), memang harus diakui condong “mengucilkan” peran BPK tersebut. Hal ini sedemikian rupa sehingga menjadikan peran BPK hanya sebagai lembaga penghias prestasi-prestasi rezim-rezim terdahulu. Dahulu, meski tidak dikelola dengan baik, keuangan negara dapat diklaim sudah “wajar” karena ada pengakuan dari lembaga pemeriksa keuangan. Apa ongkos dan konsekuensinya dari kekacauan tata negara ini? Banyak, tapi singkatnya adalah rendahnya kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia.

BPK dan Presiden

Sumber: Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer, BPK

BPK dan Ilmu Ekonomi

Lalu, apa hubungannya Ilmu Ekonomi dan BPK? Berbicara tentang BPK akan erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Nah, dalam Ilmu Ekonomi topik korupsi merupakan salah satu bidang yang cukup diseriusi oleh ekonom dari berbagai penjuru dunia. Ekonom pada umumnya selalu menerapkan konsep benefitcost analysis dalam menyelesaikan hampir segala problematika dunia. Tidak terkecuali untuk urusan-urusan kebijakan publik yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan penggunaan uang ini atau korupsi.

Berbicara soal BPK, lembaga ini dapat dikatakan adalah sebuah perangkat atau alat negara yang dibangun untuk membangun sebuah sistem yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan atas uang rakyat. Jika dilihat dalam spektrum yang luas atas proses kejahatan korupsi, BPK ada di depan sebagai alat preventif. Jadi tugasnya bagaimana meminimalkan tindakan korupsi. Masih ingat wejangan “Bang Napi” dalam salah satu acara televisi yang mengangkat kejadian-kejadian kriminal?

“Kejahatan bukan hanya muncul karena ada niat si pelaku, tapi juga karena ada kesempatan, Waspadalah! Waspadalah!”

Catatan Buat Generasi “Now”: Bang Napi adalah karakter fiktif yang muncul di acara Sergap. Sergap adalah sebuah program berita yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI. Program berita ini diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2001 hingga 2011 dan menyiarkan berita-berita kriminal yang terjadi setiap hari.

Mari kita bedah secara sederhana teori korupsi dalam ilmu ekonomi. Tentu saja sudah banyak model-model ekonomi yang “rumit-rumit” yang telah hadir di jagad penelitian tentang korupsi dan ilmu ekonomi, di sini Saya akan menggunakan istilah dan model-model yang disederhanakan (walau pasti akan banyak kekurangannya secara teknis) agar mudah dipahami oleh para pembaca yang budiman. Setidaknya ada tiga faktor utama dalam dunia perkorupsian dari kacamata pelaku korupsi:

  1. Pendapatan Korupsi (B),
  2. Ongkos Korupsi (C)
  3. Probabilitas Ongkos Korupsi muncul. (P)

Nomor 1 adalah bicara soal potensi yang bisa pelaku korupsi dapatkan, nomor 2 adalah ongkos korupsi atau bisa dikatakan hukuman yang akan diperoleh jika dia ketahuan dan yang nomor 3 adalah kemungkinan dia ketahuan dan membuat hukuman jadi ada.

Mari saya beri contoh:

Pak A (bukan Aulia Rachman ya! Ingat!), mendapatkan kesempatan untuk korupsi, sudah bersih sama bayar orang dan traktir teman sepergaulan, dia bisa dapat Rp1 miliar. Nah, di sisi lain tapi dia tahu hukumannya 2 miliar. Nah, jadi rugi dong kan?  Dapat Cuma 1 miliar, dihukum denda 2 miliar = rugi Rp1 miliar. Eh.. tunggu dulu, karena pak A tahu kalau kemungkinan ketahuan itu Cuma 10%, maka ya ongkosnya cuma 200 juta (probablitas 10% x 2 miliar) dan secara hitungan-hitungan sederhana, tindakan korupsi ini feasible!

Bisnis Korupsi => Profit = 1 miliar – 10%x 2miliar = 800 juta

Mungkin pembaca yang budiman akan ada yang bertanya, “Kok bisa hukumannya 10%? Kan kalau kalau dia ketangkep, ya sudah dihukum saja seberat-beratnya, kok Cuma 10%? Memang hakimnya bisa kasih diskon begitu?”

Ok, mungkin biar gak pusing, dibayangkan saja kalau, jika Pak A korupsi 10x dengan nilai korupsi yang sama. Lalu dari 10 kali korupsi maka dia bisa ketangkep 1 kali (karena peluang ketangkep 10%). Nah, 10 kali korupsi dengan nilai yang sama maka maka dia dapat kan Rp10 miliar. Lah, lalu sekali ketangkep, dia kena denda 2 miliar. Walhasil dia tetap bisa untung 8 miliar. Hayooo, siapa yang gak mau duit 8 miliar?! (Kita bisa juga menganalogikan perbuatan Pak A 10x itu sama dengan ada 10 orang yang mempunyai kesempatan untuk korupsi, dan yang satu apes ketangkep).

Lalu di mana peran BPK? Mari kita kembali lihat apa yang sebenarnya menjadi fungsi BPK.

“BPK adalah sebuah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara. Peran dan tugas pokoknya bisa diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan”

Jika kita kaitkan tugas dan fungsi BPK di atas, maka bisa kita ketahui BPK berperan pada naik-turnya level faktor nomor 3  atau probabilitas ketangkep! (P) Jadi bisa dikatakan bahwa baik buruknya BPK akan berpengaruh pada tingkat probabilitas. Semakin baik kinerja BPK, maka semakin tinggi nilai P, semakin buruk kinerja BPK maka nilai P semakin rendah. Maka bisa dikatakan juga bahwa sejatinya peran BPK, seperti pesan Bang Napi, adalah membuat serendah mungkin kesempatan orang berkorupsi dengan membuat peluang ketangkep mereka tinggi.

BPK, KPK, Polisi dan Kejaksaan

Sumber: Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer, BPK

Nah, dalam konteks keuangan negara, independensi BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan akan memudahkan penegak-penegak hukum terkait seperti polisi, kejaksaan dan KPK memiliki data yang akurat untuk menidak tindakan pidana.

Dalam Spektrum Kebijakan yang Luas

Tentu saja meningkatkan kinerja BPK dalam rangka menaikkan P membutuhkan biaya. Secara teoretis, membuat P menjadi 100% adalah hal yang mustahil. Mustahil dalam ilmu ekonomi artinya tidak logis dan fisibel. Kok bisa?

Mari kita lihat contoh Pak A tadi, jika P menjadi 100% maka, keuntungan sosial adalah total Rp2miliar (C), anggap saja 2 miliar ini adalah 1 miliar uang korupsi yang diselamatkan dan 1 miliar denda.  Namun demikian, karena menciptakan usaha untuk menjadikan P dari 20% menjadi 100% membutuhkan tambahan biaya sebesar 3 miliar, maka secara kebijakan

2 miliar – 3 miliar = rugi 1 miliar!

Ya, meningkatkan P bukanlah hal yang mudah. Mari kita bayangkan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan P, menambah tenaga BPK, menaikkan gaji BPK biar tahan terhadap godaan suap, menambah peralatan-peralatan canggih dan khusus untuk kebutuhan kerja, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan audit kekinian dan lain sebagainya. Nah! Bisa dibayangkan kan betapa beratnya menjadi BPK.

Pesan Moralnya, BPK Kawal Harta Negara Tidak Sendirian…

BPK seharunya tentu saja tidak sendirian dalam menjalankan tugas yang mulia. Semua elemen harus saling bekerja sama dalam tugasnya masing-masing. Kementerian Keuangan misalnya, berusaha sedapat mungkin menciptakan struktur insentif yang tepat buat pegawai pemerintah sehingga dari skema hitung-hitungan yang lain, memunculkan probabilitas dari sisi niat pelaku untuk lebih tidak melakukan korupsi. Misalnya, Pak A gaji gede banget, sehingga angka 1 miliar yang siap dan bisa dikorupsi itu terlihat kecil di matanya. Di sisi lain, penegak hukum bisa membuatkan efek jera dengan meningkatkan (C) secara proporsional dan efektif. Tidak ketinggalan masyarakat semuanya. Bagaimanapun, uang yang digunakan oleh pemerintah adalah yang dikumpulkan dari kerja keras rakyat. Masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan akan meningkatkan unsur P. Melalui kerjasama dari semua pihak, peningkatan P akan lebih efektif dan efisien sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan jumlah penyalahgunaan penggunaan keuangan di mana akan berujung pada masyarakat yang lebih adil, makmur dan sejahtera.